Aturan Belanja Baru Yang Berlaku Awal Juli

PT BEST PROFIT FUTURES BANDUNG, PT Bestprofit -  Berbelanja menjadi kegiatan rutin masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tak hanya mendatangi toko secara langsung, berbelanja kini juga bisa dilakukan secara online. Apalagi pada era pandemi seperti saat ini berbelanja online menjadi pilihan masyarakat.

Berbicara tentang berbelanja, ternyata ada beberapa aturan baru yang mulai diterapkan pada awal Juli nanti. Aturan terkait pajak hingga sistem pembayaran atau transaksi.

Berdasarkan rangkuman Liputan6.com, Minggu (28/6/2020), terdapat 3 aturan atau kebijakan yang akan diberlakukan pemerintah pusat dan daerah, kepada masyarakat selaku konsumen atau pelaku usaha. PT Bestprofit

Apa saja 3 aturan tersebut, berikut penjelasannya:

1. Belanja Online Kena Pajak

Bagi masyarakat yang kerap berbelanja produk atau layanan secara online harus bersiap. Pemerintah menetapkan pembelian produk dan jasa digital dari pedagang atau penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) terkena Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Aturan ini berlaku mulai 1 Juli 2020. Best Profit

Pengenaan pajak itu, berlaku baik perdagangan dari luar maupun dalam negeri, yang mencapai nilai transaksi atau jumlah traffic dan pengakses tertentu dalam kurun waktu 12 bulan.

Pemerintah mengatakan jika kebijakan yang dikeluarkan merupakan bagian dari upaya untuk menciptakan keadilan dan kesetaraan berusaha (level playing field) bagi semua pelaku usaha. Pengusaha tersebut tak hanya dari dalam maupun luar negeri. Kemudian baik konvensional maupun digital. Bestprofit

Selain itu, kebijakan ini dilakukan untuk melaksanakan Pasal 6 ayat 13a Perpu Nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19, dimana pemerintah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.03/2020 sebagai turunannya.

Produk Digital

Melalui aturan ini, produk digital seperti layanan aliran (streaming) musik dan film, aplikasi dan permainan (games) digital, serta jasa daring lainnya dari luar negeri yang memiliki kehadiran ekonomi signifikan dan telah mengambil manfaat ekonomi dari Indonesia melalui transaksi perdagangannya, akan diperlakukan sama seperti produk konvensional atau produk digital sejenis dari dalam negeri. PT  Best Profit

Penerapan PPN ini juga diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara dalam rangka menanggulangi dampak wabah Covid-19, dan menjaga kredibilitas anggaran negara serta stabilitas perekonomian negara di masa krisis global seperti ini.

Melalui pajak, pemerintah mengajak semua pihak untuk bahu-membahu, mengambil peran mengatasi tantangan akibat Covid-19. Best

2. Tempat Belanja di Jakarta Dilarang Pakai Kantong Plastik

Aturan selanjutnya datang dari Pemda DKI Jakarta. Mulai 1 Juli 2020, pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat diminta untuk menggunakan kantong belanja ramah lingkungan. Artinya, tidak boleh ada lagi penggunaan kantong plastik.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Andono Warih belum lama ini mengatakan, Pergub Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat berlaku efektif di awal Juli. PT Best

 "Pemprov DKI Jakarta melarang penggunaan kantong belanja plastik sekali pakai di tempat-tempat tersebut," kata Andono.

Selain itu, dia menyatakan pengelola wajib memberitahukan aturan tersebut kepada para pelaku usaha di pusat perbelanjaan atau pasar rakyat yang dikelolanya. Bpf

Selanjutnya, para pelaku usaha di pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat juga dilarang menyediakan kantong belanja plastik sekali pakai.

"Pelaku usaha atau tenant harus menyediakan kantong belanja ramah lingkungan secara tidak gratis," ucapnya. PT Bpf

Sebelumnya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih menyatakan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat akan dikenai sanksi bila menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat. Bestprofit Futures

"Bentuknya administratif, sanksinya bertingkat dari teguran tertulis, uang paksa, lalu sampai hal itu enggak diindahkan ada pembekuan izin hingga pencabutan izin," jelas Andono saat dihubungi di Jakarta, Selasa (7/1/2020).

3. Belanja dengan Kartu Kredit Wajib Pakai PIN 6 Digit

Bank Indonesia (BI) mewajibkan seluruh pemegang Kartu Kredit untuk menggunakan Personal Identification Number (PIN) 6 Digit. Konsumen tidak boleh lagi memakai tanda tangan saat bertransaksi terhitung efektif mulai tanggal 1 Juli 2020. PT Bestprofit Futures

Penggunaan PIN ini sesuai dengan Surat Edaran Bank Indonesia No. 16/25/DKSP yang terbit pada akhir 2014. Isinya, seluruh kartu kredit yang diterbitkan penerbit kartu kredit di Indonesia wajib telah mengimplementasikan teknologi PIN online 6 digit paling lambat tanggal 30 Juni 2020. Best Profit Futures

Bulan bulan depan, pemegang kartu kredit tidak boleh lagi menggunakan tandatangan sebagai bentuk verifikasi dan autentikasi transaksi. PT Best Profit Futures

Namun pengecualiaan berlaku bagi transaksi dengan menggunakan kartu kredit dari Penerbit luar negeri atau transaksi di negara lain yang masih menerapkan verifikasi dan autentikasi dengan tandatangan. PT Best Profit Futures Bandung

Sumber

liputan6.com

bestprofit, pt bestprofit, best profit, pt best profit, best, pt best, bpf

bestprofit futures, best profit futures, pt bestprofit futures, pt best profit futures

PT BESTPROFIT FUTURES BANDUNG